Palembang – LIPUTANPENDIDIKAN.COM,-Tim Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Sulawesi Selatan di Rapat Koordinasi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah dan Pengurus Asosiasi Kepala LKD se Indonesia di Palembang.
Rakor yang berlangsung di Emilia Hotel, Jl.Iskandar, Palembang – Sumatera Selatan ini di hadiri oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sulsel Ir. H. A. Parenrengi, M.P yang didampingi Kepala Bidang Kearsipan Dr. H. Basri, S.Pd., M.Pd dan Koordinator Arsiparis Irzal Natsir, S.Sos., M.Si yang mengkoordinir lebih dari 500 arsiparis.
Sebagai informasi, kepengurusan Asosiasi Kepala LKD Indonesia, LKD Sulsel menjabat sebagai wakil ketua, untuk Ketua dijabat oleh Kepala LKD Jawa Barat, Wakil Ketua D.I. Yogjakarta dan Sumatera Selatan sebagai Sekretaris.
Untuk LKD Sulsel sendiri didaulat sebagai Tim Perumus untuk Hari Kearsipan Nasional yang akan diadakan di Jawa Timur, bulan Mei mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Dr. H. Basri yang juga pemegang sertifikat dari ANRI untuk Diklat Pengelolaan Kearsipan untuk Pimpinan Lembaga Kearsipan melalui sambungan telepon, Kamis (14/4/2023).
Menurutnya, pada Rakor ini, isu menarik yang menjadi pembahasan adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan hal wajib bagi sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) nomor 132 tahun 2022.
“Dimana, implementasi dari SPBE itu adalah aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang merupakan layanan digitalisasi kearsipan,” ungkap Dr. Basri.
Selain itu, lanjut Basri yang juga Ketua Asosiasi Arsiparis Sulsel, menyampaikan bahwa efektifitas layanan untuk arsip statis di depo akan digitalisasi dengan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan juga Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
“Olehnya itu, layanan digitalisasi arsip statis menjadi poin penting pada Rakor pimpinan LKD se Indonesia ini,” imbuhnya.
“Pada Rakor ini, juga menjadi pelajaran penting, bagaimana provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia nilai pengawasannya meningkat,” ucapnya.
“Ini tentu tak lepas dari akselerasi pimpinan LKD masing-masing daerah untuk membuat inovasi agar nilai pengawasan bertambah,” tuturnya.
Untuk itu, tambah alumni Diklat Pimpinan LKD ini terpanggil untuk melakukan penataan kearsipan di 54 OPD di Pemprov Sulsel dan di 24 Kabupaten Kota di Sulsel.
“Indikatornya adalah dengan adanya pemusnahan arsip dinamis inaktif di setiap OPD yang menandakan berjalannya sistem pengelolaan kearsipan,” terangnya.
“Untuk itu, kami bertekad agar Sulsel dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang memiliki nilai pengawasan Kearsipan yang tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan D.I Jogjakarta,” pungkasnya.
Pada Rakor ini, hadir Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos, MM selaku tuan rumah dan Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Drs. Imam Gunarto, M.Hum hadir sebagai pembicara.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih kedatangan para peserta Rakor di kota Pempek.
Dia juga mengucapkan berterima kasih telah melaksanakan kegiatan Rakor di Sumatera Selatan. Selaku Gubernur, H. Herman juga mengucapkan bahwa kendala kearsipan karena ketidak sadaran pimpinan daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa kepala daerah yang abai dalam perhatiannya kepada pengelolaan kearsipan di daerahnya, tentu itu merupakan kemunduran dalam penataan kearsipan.
